TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat dan rombongan Safari Ramadan BNP2TKI VI Tahun 2013, meresmikan pembukaan kegiatan Pasar Murah TKI yang digelar BNI 1946 di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pasar murah yang diadakan melalui pembagian sembako murah kepada 1.434 keluarga TKI, juga akan diadakan di 10 kampung TKI lain di Pulau Jawa dan Madura.
"Kami bersyukur BNI mengadakan pasar murah, dan pemerintah mengharap tahun depan kegiatan ini bisa diperluas di lebih dari 11 kota," ujar Jumhur di Islamic Center Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (13/7/2013).
Menurut Jumhur, kegiatan pasar murah kepada TKI bisa menekan inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga barang jelang puasa hingga Lebaran.
"Kami mengharapkan apa yang sudah dilakukan BNI dengan pasar murahnya selama ini, bisa diikuti mitra kerja pemerintah lainnya di kantong-kantong TKI," harap Jumhur.
Dia menuturkan, Wali Kota Jakarta Utara dan BNI yang bersedekah dengan ikhlas membagikan sembako kepada TKI dengan harga murah, Insya Allah rezeki mereka akan lebih bagus.
Jumhur mencontohkan mantan Wali Kota Solo Joko Widodo yang telah berjasa kepada TKI, dengan membangun gedung pelayanan kepulangan TKI termegah di Bandara Adi Sucipto.
"Alhamdulillah, karena membantu TKI dengan ikhlas, Pak Jokowi kini menjadi Gubernur DKI Jakarta," katanya.
Sebaliknya, lanjut Jumhur, yang tidak berbuat baik kepada TKI, akan mendapat kutukan dari Tuhan. Jumhur menjelaskan, dengan adanya TKI yang bekerja di luar negeri sebanyak 6,5 juta orang, maka pengangguran di Indonesia telah berkurang.
Ia memaparkan, jika setiap satu TKI menghidupkan lima anggota keluarganya, maka ada 30 juta orang yang dihidupkan TKI. Kiriman 6,5 juta TKI, menurut Jumhur, telah menghidupkan desa-desa di Indonesia. Bahkan, kiriman TKI sudah banyak yang melampaui Angaran Belanja Pembangunan Daerah (APBD) di sejumlah daerah.
Meski TKI berjasa, Jumhur mengakui secara Jujur bahwa pemerintah baru mulai melindungi TKI sejak adanya UU 39/2004. Sebelumnya, sejak 1970-an, perlindungan TKI masih lemah karena belum ada undang-undang.
"Dengan adanya UU No 39, pemerintah mulai menata penempatan dan perlindungan TKI dengan lebih baik," ucapnya. (*)
No comments:
Post a Comment